Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Indeks Berita

OPINI: Efesiensi Anggaran Makan Siang Gratis Meningkatkan atau Mencemaskan Pendidikan

Minggu, 16 Februari 2025 | Februari 16, 2025 WIB Last Updated 2025-02-16T21:20:03Z

wahidin_sara
Penulis: Wahidin Sara (Sekretaris PC IMM Kota Kupang)

MATALINENEWS, KOTA KUPANG
- Kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan program prioritas makan siang gratis diperkirakan menelan anggaran negara sebesar RP 460 triliun Pertahun, hal ini mengakibatkan kabinet merah putih perlu melakukan efesiensi anggaran besar-besaran untuk menunjang program makan siang gratis yang ditargetkan untuk 83 juta anak sekolah, ibu hamil,  dan balita. 


Program makan siang gratis ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan dan kemiskinan di indonesia. Hal ini diakibatkan ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya program prioritas ini. Karena diperkirakan anak indonesia masih memiliki persoalan kesehatan dan gizi yang dinilai sebagai penghambat dalam proses peningkatan kualitas pendidikan, sehingga program makan siang gratis sehagai solusi untuk menjawab persoalan sosial ekonomi masyarakat indonesia tersebut. 


Langkah efesiensi anggaran yang dimabil dalam program ini bertujuan supaya menghilangkan pemborosan dalam pengeluaran pemerintah, seperti mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, perjalanan dinas yang berlebihan dan acara seremonial yang tidak produktif. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang ditujukan kepada 8 Lembaga yakni Mentri-mentri, TNI, POLRI, Jaksa Agung, Kepala Lembaga non pemerintahan, Gubernur dan Bupati/wali kota, untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi da kewenangan masing masing dalam rangka efesiensi atas anggaran belanjar seperti yang terlampir dalam surat keputusan itu.


Dalam hal efesiensi ini, ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya adalah transformasi pendidikan dan transformasi masyarakat.


Dalam pandagan paulo freire bahwa tujuan transformasi pendidikan adalah membebaskan masyarakata dari belengu kebodoan,kemiskinan agar bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan setara serta membentuk generasi yang mampu merubah keadaan realitas yang ada. Hal ini berbanding terbalik dengan pemangkasan anggaran pendidikan sebesar 22 triliun dihitung dari pendidikan dasar dan menengah serta pada pendidikan tinggi. Dengan demikian hal ini dapat menganggu proses pelaksanaan pendidikan di indonesia yang efektif dalam pengalokasian anggaran di tiap sekolah dan perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, ditambah Indonesia memiliki potensi bonus demografi pada tahun 2045 sehinggga peningkatan kualitas mutu pendidikan jauh lebih penting diprioritaskan dari pada makan siang gratis. 


Transformasi pendidikan tidak dapat terjadi sebelum adanya transformasi masyarakat, namun transformasi masyarakat tersebut memerlukan pendidikan senada dengan itu yang disampaikan "Ali Syariati, seorang cendekiawan muslim asal Iran pernah menyatakan salah satu kelemahan umat adalah kekurangan berfikir (bertafakkur) sehingga lupa bahwa banyak tugas-tugas sosial umat yang harus dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan bahwa: “Kemiskinan sejatinya bukanlah semalam tanpa makan, melainkan sehari tanpa berfikir”. Dari sisi ini kita melihat bahwa betapa urgennya pendidikan dalam kehidupan masyarakat untuk berfikir agar, transformasi pendidikan dan masyarakat indonesia bisa tercapai serta bisa menghadapi bonus demografi 2045.


Penulis: Wahidin Sara (Sekretaris PC IMM Kota Kupang)