 |
| Foto Penulis: Djohanes Bentah |
MATALINENEWS.ID – Kebijakan pemotongan anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintah menuai kritik dari mahasiswa. Djohanes Bentah, mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri (PTN), menyatakan bahwa kebijakan ini semakin membebani mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
"Kami sudah susah mencari uang untuk kuliah, sekarang malah ada pemotongan anggaran yang bisa berdampak pada kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal). Ini jelas memberatkan," ujar Djohanes saat ditemui di kampusnya, Jumat (7/3).
Selain berpotensi menaikkan UKT, pemotongan anggaran pendidikan juga dikhawatirkan akan berdampak pada berkurangnya beasiswa serta fasilitas kampus. Menurut Djohanes, keputusan ini menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap akses pendidikan yang seharusnya menjadi hak semua warga negara.
Pemotongan Anggaran: Siapa yang Dikorbankan?
Kritik semakin tajam ketika melihat bagaimana pemerintah justru memangkas sektor vital seperti pendidikan, sementara anggaran untuk birokrasi dan proyek-proyek besar tetap berjalan tanpa pemotongan signifikan.
"Kenapa yang dikurangi justru anggaran untuk rakyat? Kenapa bukan belanja pejabat yang dikurangi dulu? Kenapa bukan proyek-proyek mercusuar yang sering kali hanya menguntungkan segelintir elite?" tegas Djohanes.
Menurutnya, setiap tahun anggaran besar terus dialokasikan untuk perjalanan dinas, studi banding ke luar negeri, serta berbagai seremoni mewah. Namun, ketika sektor pendidikan membutuhkan dana, alasan yang diberikan selalu "anggaran terbatas."
Korupsi dan Mismanajemen Anggaran: Akar Masalah Sebenarnya
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kebocoran anggaran akibat korupsi yang masih merajalela. Banyak kasus menunjukkan dana publik disalahgunakan, mulai dari proyek infrastruktur mangkrak hingga bansos yang dikorupsi. Namun, alih-alih memperbaiki sistem agar uang negara tidak bocor, pemerintah justru memangkas anggaran pendidikan dan layanan dasar lainnya.
"Kalau anggaran negara defisit, itu bukan salah rakyat! Itu salah pemerintah yang tidak becus mengelola keuangan negara. Tapi yang harus menanggung akibatnya justru mahasiswa dan masyarakat umum," ungkapnya dengan nada kecewa.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan transparansi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait pemotongan anggaran ini. Hingga kini, tidak ada penjelasan detail mengenai alasan pemangkasan anggaran pendidikan, sementara sektor lain tetap berjalan tanpa pemotongan yang signifikan.
Desakan Mahasiswa: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab
Sejumlah organisasi mahasiswa telah menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ini dan mendesak pemerintah untuk mencari solusi yang lebih adil. Mereka menuntut agar pendidikan tetap menjadi prioritas, bukan korban pertama saat negara mengalami kesulitan ekonomi.
"Kalau pemerintah masih punya hati nurani, mereka harus berhenti membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Stop memotong anggaran sektor vital! Bersihkan korupsi dulu sebelum bicara soal efisiensi!" pungkas Djohanes.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kementerian terkait belum memberikan tanggapan resmi atas kritik dan tuntutan mahasiswa.
